Gibran Tekankan Pentingnya Kedaulatan Pangan di Tengah Ketidakpastian Global
JAKARTA – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali menegaskan bahwa kemandirian pangan menjadi kebutuhan strategis Indonesia di tengah dinamika geopolitik dunia yang semakin tidak menentu. Menurutnya, berbagai gejolak global, mulai dari konflik antarnegara hingga ketegangan ekonomi internasional, menuntut Indonesia untuk memperkuat kemampuan memenuhi kebutuhan pangan secara mandiri.
Meski demikian, Gibran mengakui bahwa para petani dan nelayan yang menjadi ujung tombak ketahanan pangan nasional masih menghadapi berbagai kendala. Karena itu, pemerintah terus berupaya menghadirkan solusi untuk mengatasi berbagai persoalan yang selama ini menghambat produktivitas sektor pertanian dan perikanan.
Pernyataan tersebut disampaikan saat membuka Pekan Nasional Petani Nelayan XVII yang diselenggarakan oleh Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) di Gorontalo, Sabtu (20/6/2026). Kegiatan tersebut dihadiri ribuan petani dan nelayan dari berbagai daerah di Indonesia dan akan berlangsung hingga 25 Juni 2026.
Dalam sambutannya, Gibran menegaskan bahwa ketahanan pangan merupakan agenda utama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
”Kemandirian pangan ini, seperti yang kita ketahui, adalah salah satu program prioritas dari Bapak Presiden (Prabowo Subianto). Apalagi di tengah konflik geopolitik, perang dagang, perang tarif, negara tidak boleh terlalu bergantung dengan negara lain,” kata Wapres Gibran dalam sambutannya.
Ia menjelaskan bahwa sektor pertanian masih menghadapi berbagai tantangan mendasar. Persoalan tersebut mencakup alih fungsi lahan produktif, akses terhadap benih unggul dan pembiayaan, kepastian pasar hasil panen, stabilitas harga komoditas, pengelolaan pergudangan, hingga distribusi pupuk bersubsidi yang harus lebih tepat sasaran dan tepat waktu.
Menurut Gibran, pemerintah melalui Kementerian Pertanian telah menjalankan sejumlah langkah perbaikan. Salah satu kebijakan yang dinilai memberikan dampak signifikan adalah penyederhanaan 145 regulasi yang sebelumnya menjadi syarat distribusi pupuk, sehingga petani kini lebih mudah memperoleh kebutuhan tersebut.
”Ada juga revitalisasi dan pembangunan tujuh pabrik pupuk dan juga penyedia bahan baku pupuk yang sedang dilakukan. Pabrik yang sudah tua dan kurang efisien direvitalisasi. Itu ada di Palembang, Karawang, Gresik, Bontang, Lhokseumawe, dan Papua,” tutur Wapres Gibran.
Dalam kesempatan tersebut, Gibran juga mengundang sejumlah perwakilan petani dan nelayan untuk naik ke atas panggung dan menyampaikan aspirasi mereka secara langsung. Sekitar sepuluh orang mendapatkan kesempatan untuk berdialog mengenai berbagai persoalan yang mereka hadapi dalam aktivitas bertani maupun melaut.
Salah satunya adalah Abdurahman Lamusu, nelayan asal Gorontalo. Ia menyampaikan bahwa wilayahnya kini telah berkembang menjadi Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) yang dilengkapi sejumlah fasilitas pendukung seperti cold storage dan pasar ikan.
Meski demikian, ia berharap pemerintah dapat menambah fasilitas berupa Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Nelayan (SPBUN) agar aktivitas melaut menjadi lebih efektif dan efisien. Aspirasi serupa juga disampaikan oleh sejumlah nelayan dari daerah lain.
”Itu memang kebutuhan nelayan untuk melaut. Solar maupun Pertalite, Pak. Izin itu yang ingin kami sampaikan,” ucap Abdurahman.
Sementara itu, Saniman, petani dari Jawa Timur, mengapresiasi kebijakan pemerintah yang mempermudah akses pupuk bagi petani. Ia mengakui bahwa distribusi pupuk kini jauh lebih lancar dibandingkan sebelumnya. Namun, ia berharap kuota pupuk untuk daerahnya dapat ditingkatkan guna mendukung peningkatan hasil produksi pertanian.
”Distribusi pupuk itu aman. Hasilnya meningkat untuk petani. Tetapi, harapan dari petani Jawa Timur ini ada penambahan pupuk. Kalau sekarang itu 1 hektar 250 urea, itu kalau bisa bertambah 400 itu lebih baik saya kira,” kata Saniman.
Keluhan lain datang dari Syukran, petani asal Aceh Barat. Ia menjelaskan bahwa banjir yang melanda wilayahnya pada akhir 2025 menyebabkan sejumlah jaringan irigasi mengalami kerusakan. Akibatnya, ribuan hektare lahan pertanian tidak dapat dimanfaatkan secara optimal.
Menurut Syukran, Aceh Barat memiliki areal persawahan sekitar 19.800 hektare dengan potensi produksi mencapai 40.000 ton padi. Namun, keterbatasan fasilitas penggilingan menyebabkan sebagian besar hasil panen harus dibawa ke daerah lain untuk diproses.
”Selebihnya pabrik padi yang ada di Aceh Barat lari ke kabupaten lain, seperti Pidie Jaya dan Bireuen. Kami meminta Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden untuk membantu kami satu RMU (rice mill unit) dan dryer,” kata Syukran.
Menanggapi berbagai masukan tersebut, Gibran menyatakan seluruh aspirasi petani dan nelayan akan menjadi perhatian pemerintah. Ia juga meminta Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman untuk segera menindaklanjuti persoalan yang disampaikan sehingga dapat memperoleh solusi sebelum kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke lokasi acara pada 24 Juni mendatang.
”Bapak dan Ibu yang saya hormati, pemerintah dengan leading sector-nya, seperti Kemenko Pangan, Kementan, dan KKP, akan terus mengawal agar Indonesia dapat mewujudkan kemandirian pangan dan kesejahteraan petani, serta mencarikan solusi-solusi yang dihadapi petani dan nelayan,” kata Wapres Gibran.
Pada kesempatan yang sama, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyampaikan bahwa Indonesia berhasil mencapai swasembada pangan lebih cepat dari target yang telah ditetapkan pemerintah. Jika sebelumnya ditargetkan tercapai dalam empat tahun, hasil tersebut berhasil diwujudkan hanya dalam waktu satu tahun.
Selain itu, Indonesia juga mencatatkan peningkatan produksi pangan yang menempatkannya sebagai negara dengan pertumbuhan produksi pangan tertinggi kedua di dunia setelah Brasil.
”Kami laporkan juga stok pangan kita hari ini 5,2 juta ton. Ini tertinggi selama republik ini berdiri. Kapasitas gudang hanya 3 juta ton. Sekarang, Dirut Bulog sudah sewa gudang 2,2 juta ton,” kata Amran.
Recent Comments
No reviews yet.